Dana Desa Tahun 2017

Penggunaan Dana Desa tahun 2017 buka disini

Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 buka disini

Dana Desa Kemlagi Tahun 2016

RINCIAN PENGGUNAAN DANA DESA KEMLAGI 2016

Rincian Dana Desa tahun 2016

ilustrasi

Sehubungan dengan telah disahkannya RUU tentang APBN TA 2016 dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang APBN TA 2016, berikut adalah Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:

1. Rincian Dana Alokasi Umum menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota

2. Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota

3. Rincian Dana Insentif Daerah menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota

4. Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota

Rincian dasar per Kabupaten Dana Desa Tahun 2016 buka disini

Dana Desa Tahun 2016

Rapat Paripurna DPR 

Nota Keuangan RAPBN Tahun 2016

5.1.2 Dana Desa

Pengalokasian Dana Desa pada RAPBN tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa ini dimaksudkan agar

mempunyai sumber pendapatan yang memadai untuk mendanai kewenangan yang diberikan

kepada desa, terutama kewenangan berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal berskala

desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (2), alokasi Dana

Desa yang bersumber dari APBN merupakan Belanja Pusat dengan mengefektifkan program

yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa yang bersumber dari APBN

dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, mengingat

dalam jangka pendek perlu segera dilakukan upaya untuk mendorong peningkatan ekonomi

dan kesejahteraan masyarakat, maka berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah

diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk 

pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran anggaran Dana Desa yang bersumber

dari APBN ditentukan sebesar 10 persen dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (on top)

secara bertahap. Anggaran Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan

dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan

geografi s dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam

APBNP tahun 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar Rp20.766,2 miliar, atau 3,23 persen

dari Transfer ke Daerah. Selanjutnya, untuk memenuhi anggaran Dana Desa sebesar 10 persen

dari Transfer ke Daerah, Pemerintah telah menyusun road map pengalokasian Dana Desa tahun

2015 sampai dengan tahun 2019 yang dituangkan dalam PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan road map tersebut, Pemerintah berkomitmen

mengalokasikan anggaran Dana Desa meningkat secara bertahap hingga mencapai 10 persen

dari Transfer ke Daerah pada tahun 2017. Untuk itu, kebijakan Dana Desa pada tahun 2016

salah satunya diarahkan untuk meningkatkan pagu anggaran Dana Desa yang bersumber dari

APBN, yakni minimal sebesar 6 persen dari anggaran Transfer ke Daerah. Dengan meningkatkan

anggaran Dana Desa tersebut, diperkirakan alokasi yang akan diterima oleh masing-masing desa

dapat meningkat rata-rata hampir 2 kali lipat dari yang diterima pada tahun 2015. Peningkatan

tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh desa untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan.

Selain meningkatkan besaran anggaran Dana Desa, Pemerintah juga melakukan perbaikan

kualitas data dasar yang digunakan untuk pengalokasian Dana Desa, baik pada tahap

pengalokasian dari Pusat ke kabupaten/kota maupun pada tahap pengalokasian dari kabupaten/

kota ke masing-masing desa. Perbaikan kualitas data dasar tersebut dilakukan melalui: (1)

pemutakhiran (updating) data yang digunakan dalam proses perhitungan alokasi Dana Desa

yang mencakup data jumlah desa, data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,

dan tingkat kesulitan geografi s desa, dan (2) perubahan basis data jumlah penduduk, angka

kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografi s desa, dari semula menggunakan data

per kabupaten menjadi data per desa. Perbaikan kualitas data dasar tersebut dimaksudkan agar

perhitungan Dana Desa dapat menghasilkan nilai alokasi per kabupaten/kota dan alokasi per

desa secara lebih akurat.

Data jumlah desa yang digunakan dalam menghitung alokasi Dana Desa adalah data jumlah

desa yang secara defi nitif telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, data

jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografi s desa yang

digunakan merupakan data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam

Negeri. Formulasi pengalokasian Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke kabupaten/kota, dan dari

kabupaten/kota ke desa, dilakukan berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah

diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015. Dalam PP Nomor 22 Tahun 2015, Dana Desa setiap

kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa dengan memerhatikan jumlah penduduk,

angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografi s setiap desa. Selanjutnya, secara

teknis pengalokasian Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92

Tahun 2015 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan

Evaluasi Dana Desa.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, alokasi Dana

Desa dihitung dengan menggunakan formula 90 persen berdasarkan pemerataan (alokasi

dasar), dan 10 persen berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan

tingkat kesulitan geografi s (alokasi berdasarkan formula). Penghitungan alokasi Dana Desa

berdasarkan formula menggunakan variable jumlah penduduk dengan bobot 25 persen, angka

kemiskinan dengan bobot 35 persen, luas wilayah dengan bobot 10 persen, dan indeks kesulitan

geografi s dengan bobot 30 persen. Hasil perhitungan alokasi Dana Desa per kabupaten/kota

setelah ditetapkan dalam APBN akan dituangkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian

APBN. Berdasarkan alokasi Dana Desa per kabupaten/kota tersebut, selanjutnya bupati/walikota

melakukan pembagian Dana Desa kepada setiap Desa di wilayahnya. Hasil perhitungan alokasi

yang dilakukan oleh bupati/walikota tersebut ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota

mengenai pengalokasian Dana Desa kepada setiap desa

Untuk mendukung tatakelola keuangan desa yang baik, dan sekaligus meningkatkan efektivitas

penggunaan Dana Desa, maka pada tahun 2016 kebijakan Dana Desa juga diarahkan untuk

memperbaiki ketepatan waktu pelaksanaan penyaluran Dana Desa, baik penyaluran dari

RKUN ke RKUD kabupaten/kota, maupun penyaluran dari RKUD kabupaten/kota ke rekening

kas desa (RKD). Pada tahun kedua pelaksanaan Undang-Undang Desa, diharapkan setiap

kabupaten/kota sudah dapat mencantumkan Dana Desa dalam APBD, dan menetapkan

peraturan bupati/walikota mengenai pembagian Dana Desa secara tepat waktu. Di sisi lain,

setiap desa juga diharapkan sudah dapat menyusun dan menetapkan APB Desa secara tepat

waktu, dengan mencantumkan rencana penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, dokumen penganggaran yang diperlukan untuk

dasar pelaksanaan kegiatan sudah dapat dipenuhi di awal tahun, sehingga penyaluran Dana

Desa dari RKUN ke RKUD, dan dari RKUD ke RKD dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah

ditetapkan, yaitu tahap I paling lambat pada minggu kedua April sebesar 40 persen, tahap

II paling lambat minggu kedua Agustus sebesar 40 persen, dan tahap III paling lambat pada

minggu kedua Oktober sebesar 20 persen. Alokasi anggaran Dana Desa dalam RAPBN tahun

2016 direncanakan sebesar Rp46.982,1 miliar (6,4 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah),

atau meningkat 126,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015.

Sumber http://www.kemenkeu.go.id

Mulai Tahun 2015, Pemerintah menambah Dana Desa Rp. 20 triliun

ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk dana desa mencapai Rp 20 triliun dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2015. Jumlah itu meningkat Rp 11 triliun dari anggaran sebelumnya yang hanya mencantumkan anggaran desa Rp 9 triliun.

“Alokasi dana desa ditambah Rp 11 Triliun sehingga totalnya Rp 20 triliun dalam APBN-P 2015,” ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Istana Kepresidenan, Rabu (24/12/2014).

Dengan pengalokasian itu, ditambah dengan alokasi dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, Bambang memperkirakan setiap desanya akan mendapat Rp 750 juta di tahun depan. Untuk mengelola anggaran yang besar itu, Bambang mengatakan pemerintah sudah menunjuk Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk bertanggung jawab memberikan fasilitas, bimbingan serta pengawasan atas dana desa.

“Ini bukan block grant yang bisa dipakai semaunya, tapi dana yang digunakan dan diarahkan sesuai pembangunan nasional,” kata dia.

Khusus untuk tahun 2015 ini, Bambang menuturkan anggaran dana desa itu seharusnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur. Dia mencontohkan sebuah desa penghasil padi, maka penggunaan dana desanya difokuskan kepada pembangunan irigasi.

“Yang lain bisa saja perlu jalan dan pasar. Jadi akan bervariasi, tapi yang pasti jelas guidance-nya,” ujar mantan Wakil Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Alokasi dana desa ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di dalam aturan tersebut, alokasi anggaran dana desa sebesar 10 persen dari total dana transfer ke daerah. Ada pun, alokasi dana desa dalam APBN 2015 yang sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR lalu adalah sekitar Rp 9 triliun.

Presiden Joko Widodo meminta penambahan dana desa dalam APBN Perubahan 2015

Bambang mengatakan Presiden Joko Widodo sudah meminta adanya penambahan dana desa dalam APBN Perubahan 2015. Jumlahnya akan lebih besar dari yang sudah dianggarkan dalam APBN 2015. Seperti diketahui, alokasi dana desa dalam APBN 2015 yang sudah disepakati pemerintah dan DPR lalu sekitar Rp 9 triliun. “Sumbernya masih dari belanja pusat yang berbasis desa, yang kemudian direalokasi langsung menjadi anggaran dana desa,” katanya.

Realokasi pada APBN 2015 tersebut, lanjutnya, berasal dari dua aktivitas, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan dan belanja terkait sistem penyediaan administrasi umum pedesaan, serta proyek infrastruktur dasar yang berasal dari kementerian Pekerjaan Umum. “Yang totalnya sebesar Rp. 9,06 triliun,” kata Bamba

Rencana Revisi atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Selain menambah pagu untuk dana desa, pemerintah juga berencana melakukan revisi atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Revisi ini, kata dia, bertujuan untuk mengurangi disparitas dana desa yang diterima oleh desa yang satu dengan yang lain, akibat formulasi perhitungan dana desa dalam peraturan pemerintah tersebut. “Ini yang harus diperbaiki untuk mengurangi disparitas antar,” katanya.

Sumber :

http://www.tempo.co

http://nasional.kompas.com